Apa Resikonya Jika Pekerja Migran Indonesia Memalsukan Data Paspor?
Memalsukan data paspor untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki risiko yang sangat serius, baik dari segi hukum, keselamatan, maupun kesejahteraan. Berikut adalah risiko utama berdasarkan informasi yang tersedia:
- Sanksi Hukum di Indonesia:
- Menurut Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, memberikan data yang tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh paspor dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp500 juta.
- Jika terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelaku dapat dijerat dengan Pasal 69 atau Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, dengan ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp15 miliar.
- Menurut Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, memberikan data yang tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh paspor dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp500 juta.
- Deportasi dan Blacklist:
- PMI non-prosedural yang memalsukan dokumen berisiko dideportasi dari negara tujuan karena dianggap pekerja ilegal. Selain itu, mereka bisa masuk dalam daftar blacklist imigrasi, yang mencegah mereka kembali ke negara tersebut atau memperoleh paspor baru.
- PMI non-prosedural yang memalsukan dokumen berisiko dideportasi dari negara tujuan karena dianggap pekerja ilegal. Selain itu, mereka bisa masuk dalam daftar blacklist imigrasi, yang mencegah mereka kembali ke negara tersebut atau memperoleh paspor baru.
- Eksploitasi dan Penipuan:
- PMI non-prosedural rentan menjadi korban penipuan oleh calo atau penyalur yang tidak bertanggung jawab, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi tetapi tidak dibayar sama sekali atau mendapatkan gaji rendah.
- Risiko eksploitasi seperti perlakuan tidak manusiawi, kerja paksa, atau pelecehan seksual meningkat karena tidak ada perlindungan hukum yang sah di negara tujuan.
- PMI non-prosedural rentan menjadi korban penipuan oleh calo atau penyalur yang tidak bertanggung jawab, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi tetapi tidak dibayar sama sekali atau mendapatkan gaji rendah.
- Tidak Mendapat Perlindungan Hukum dan Asuransi:
- Pekerja ilegal tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia atau negara tujuan, sehingga tidak ada jaminan asuransi jika terjadi kecelakaan, sakit, atau kematian.
- Mereka juga hidup dalam ketakutan terus-menerus karena risiko penangkapan oleh aparat keamanan negara tujuan.
- Pekerja ilegal tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia atau negara tujuan, sehingga tidak ada jaminan asuransi jika terjadi kecelakaan, sakit, atau kematian.
- Risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO):
- Memalsukan dokumen sering dikaitkan dengan sindikat TPPO, yang dapat menyebabkan PMI menjadi korban perdagangan manusia, perbudakan, atau eksploitasi seksual. Data dari Kemenlu (2013-2016) mencatat 1.328 kasus WNI korban TPPO di luar negeri, dengan jumlah signifikan di negara seperti Arab Saudi, UEA, dan Qatar.
- Memalsukan dokumen sering dikaitkan dengan sindikat TPPO, yang dapat menyebabkan PMI menjadi korban perdagangan manusia, perbudakan, atau eksploitasi seksual. Data dari Kemenlu (2013-2016) mencatat 1.328 kasus WNI korban TPPO di luar negeri, dengan jumlah signifikan di negara seperti Arab Saudi, UEA, dan Qatar.
- Kerugian Finansial:
- Calon PMI yang memalsukan dokumen sering kali harus membayar sejumlah besar uang kepada calo atau sponsor, yang kemudian melarikan diri dengan uang tersebut tanpa memberikan pekerjaan yang dijanjikan.
- Calon PMI yang memalsukan dokumen sering kali harus membayar sejumlah besar uang kepada calo atau sponsor, yang kemudian melarikan diri dengan uang tersebut tanpa memberikan pekerjaan yang dijanjikan.
Rekomendasi: Untuk menghindari risiko ini, calon PMI harus mengikuti prosedur resmi, seperti:
- Memastikan dokumen lengkap, termasuk paspor, dokumen kerja,Kontrak Kerja, Certificate Of Eligibility, dan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja atau BP2MI.
- Menggunakan jalur legal melalui perusahaan penempatan PMI (P3MI) yang terdaftar dan diverifikasi.
- Mengajukan paspor melalui aplikasi M-Paspor atau kantor imigrasi dengan dokumen asli dan jujur saat wawancara.
Dengan mengikuti jalur resmi, PMI dapat memperoleh perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jangan tergiur janji calo yang menawarkan proses cepat dengan dokumen palsu, karena risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya
